ARBITRASE

ARBITASE PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI

1.                       PENDAHULUAN

Kerjasama investasi antara para pihak dalam bidang infrastruktur tersebut diikat melalui beragam bentuk kesepakatan/perjanjian/kontrak kerjasama. Tentu saja setiap kesepakatan/perjanjian/kontrak kerjasama dimaksud diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan tanpa adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Para pihak yang terikat perjanjian berupaya melaksanakan sebaik mungkin klausul-klausul yang disepakati dalam kesepakatan/perjanjian/kontrak kerjasama dimaksud.

Pesatnya pembangunan di segala bidang di Indonesia termasuk didalamnya pembangunan di bidang infrastruktur dalam beberapa dekade terakhir telah mendorong peningkatan arus investasi baik yang berasal dari pihak swasta dalam negeri maupun dari luar negeri. Investasi dalam bidang infrastruktur telah melibatkan banyak pihak dengan beragam skema kerjasama, seperti: antara pemerintah RI dengan Pemerintah negara lain atau dengan Swasta Nasional atau Swasta Asing; antara sesama swasta nasional atau dengan pihak asing.

Namun dalam pelaksanaan kesepakatan/perjanjian/kontrak kerjasama seringkali ditemukan banyak kendala/hambatan yang pada akhirnya dapat menimbulkan perselisihan atau ketidaksepahaman antara para pihak yang telah melakukan kesepakatan tersebut yang ujung-ujungnya menjadi sebuah sengketa (dispute).

Untuk tujuan itulah tulisan ini dibuat sebagai sedikit sumbangan pemikiran dan berbagi pengetahuan terkait penyelesaian sengketa konstruksi dalam bidang investasi infrastruktur (khususnya di Indonesia) dengan batasan pengertian Infrastruktur (Grigg, 1988) dimaksud dalam tulisan ini adalah suatu sistem fisik yang menyediakan transportasi, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun ekonomi.

Adapun enam kategori besar infrastruktur (Grigg, 1988), meliputi:

1.    Kelompok jalan (jalan, jalan raya, jembatan);

2.    Kelompok pelayanan transportasi (transit, jalan rel, pelabuhan, bandar udara);

3.    Kelompok air (air bersih, air kotor, semua sistem air, termasuk jalan air);

4.    Kelompok manajemen limbah (sistem manajemen limbah padat);

5.    Kelompok bangunan dan fasilitas olahraga luar;

6.    Kelompok produksi dan distribusi energi (listrik dan gas);

2.                  LANDASAN HUKUM

Adapun beberapa landasan hukum yang dapat menjadi dasar atau rujukan dalam penyelesaian sengketa konstruksi di bidang investasi infrastruktur di Indonesia, meliputi :

1.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta Penjelasannya;

2.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

3.  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010;

4.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke-4 Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 200 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5.  Peraturan Menteri PU Nomor 07/PRT/M/2014 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi;

6.  Peraturan Lembaga LPJK Nomor 04 tahun 2014 tentang Penilai Ahli;

7.  Lain-lain (seperti  FIDIC dll)

3.                       PEMILIHAN CARA PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI

3.1.        Menurut Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta Penjelasannya

Bab IV : Pengikatan Pekerjaan Konstruksi

Bagian Ketiga: Kontrak Kerja Konstruksi

Pasal 22 ayat (2) h:

Kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya harus mencakup uraian mengenai penyelesaian perselisihan, yang memuat tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan.

Penjelasan Pasal 22 (2) h:

Penyelesaian perselisihan memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan yang diakibatkan oleh ketidaksepakatan dalam hal pengertian, penafsiran, atau pelaksanaan berbagai ketentuan dalam kontrak kerja konstruksi serta ketentuan tentang tempat dan cara penyelesaian.

Penyelesaian perselisihan ditempuh melalui antara lain musyawarah, mediasi, arbitrase, ataupun pengadilan.

Pasal 33 ayat (2):

Tugas lembaga yang menyelenggarakan peran masyarakat jasa konstruksi dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi adalah:

(e) mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi dan penilai ahli dibidang jasa konstruksi.

Pasal 25 ayat (3):

Kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pihak ketiga selaku penilai ahli.

Penjelasan Pasal 25 (3):

Penetapan kegagalan hasil pekerjaan konstruksi oleh pihak ketiga sebagai penilai ahli dimaksudkan untuk menjaga objektivitas dalam penilaian dan penetapan suatu kegagalan hasil pekerjaan konstruksi.

Penilai ahli terdiri dari orang perseorangan, atau kelompok orang, atau lembaga yang disepakati para pihak, yang bersifat independen dan mampu memberikan penilaian secara objektif dan profesional.

Pasal 36 :

(1)        Penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luarpengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.

(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlakuterhadap tindak pidana dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana diatur dalamKitab Undang-Undang Hukum Pidana.

(3) Jika dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau parapihak yang bersengketa.

Pasal 37 :

(1) Penyelesaian sengketa jasa konstruksi di luar pengadilan dapat ditempuh untuk masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, serta dalam hal terjadi kegagalan bangunan.

(2) Penyelesaian sengketa jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jasa pihak ketiga, yang disepakati oleh para pihak.

(3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk oleh Pemerintah dan/atau masyarakat jasa konstruksi.

3.2.        Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pasal 1 ayat (1)

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 1 ayat (10)

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Pasal 34 ayat (1) :

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atauinternasional berdasarkan kesepakatan para pihak.

3.3.        Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010

BAB VI : PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 49

(1)Penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara :

a. melalui pihak ketiga yaitu :

1) mediasi (yang ditunjuk oleh para pihak atau oleh Lembaga Arbitrase dan Lembaga AlternatifPenyelesaian Sengketa);

2) konsiliasi; atau

b. arbitrase melalui Lembaga Arbitrase atau Arbitrase AdHoc.

(2) Penyelesaian sengketa secara mediasi atau konsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf adapat dibantu penilai ahli untuk memberikan pertimbangan profesional aspek tertentu sesuaikebutuhan.

3.4.        Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke-4 Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Paragraf Ketujuh : Penyelesaian Perselisihan

Pasal 94

(1) Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.5.        Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri PU Nomor 07/PRT/M/2014 (Perubahan Kedua)

H.  Penyelesaian Perselisihan

71. Penyelesaian Perselisihan

71.1. Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.

71.2. Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelesaian perselisihan atau sengketa yang dipilih ditetapkan dalam SSKK.(pen. SSKK = Syarat-Syarat Khusus Kontrak)

3.6.        Menurut Peraturan Lembaga LPJK Nomor 04 tahun 2014 tentang Penilai Ahli

Pasal 1 (5)

Penilai Ahli adalah seseorang yang mempunyai kompetensi penilaian ahli di bidang jasa konstruksi.

Pasal 4 :

(1) Penilai Ahli berperan dalam kegiatan penilaian ahli atas kejadian Kegagalan Bangunan,Kegagalan Pekerjaan Konstruksi, beda pendapat antar para pihak dalam pelaksanaan  Kontrak Kerja Konstruksi, penyelesaian sengketa konstruksi dan proses peradilan.

(2) Penilaian ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh 1 (satu) atau lebih Penilai Ahli.

Pasal 5 : Tugas Penilai Ahli

(1)Tugas Penilai Ahli dalam hal kejadian Kegagalan Bangunan adalah memberikan penilaian dan penetapan:

a.    sebab-sebab terjadinya Kegagalan Bangunan;

b.     bagian-bagian yang tidak lagi berfungsi akibat Kegagalan Bangunan;

c.    pihak yang bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi, serta tingkat dan sifat kesalahan yang dilakukan;

d.    besarnya kerugian, serta usulan besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak atau pihak-pihak yang melakukan kesalahan; dan

e.      jangka waktu pembayaran kerugian.

(2) Tugas Penilai Ahli dalam hal kejadian Kegagalan Pekerjaan Konstruksi adalah memberikan penilaian dan rekomendasi:

a.    sebab-sebab terjadinya Kegagalan Pekerjaan Konstruksi;

b.    bagian-bagian yang tidak lagi berfungsi akibat Kegagalan Pekerjaan Konstruksi;

c.     pihak yang bertanggung jawab atas Kegagalan Pekerjaan Konstruksi yang terjadi, serta tingkat dan sifat kesalahan yang dilakukan; dan

d.    besarnya kerugian, serta usulan cara perbaikan kegagalan pekerjaan konstruksi

(3)  Tugas Penilai Ahli dalam hal kejadian beda pendapat antar para pihak, adalah:

a.    memberikan interpretasi kontraktual secara berkeahlian atas dokumen Kontrak Kerja Konstruksi;

b.    memberikan pendapat dan/atau telaahan atas permasalahan beda pendapat untuk tercapainya kesepakatan;

c.     memberikan usulan penyelesaian untuk tercapainya kesepakatan; dan/atau

d.    merumuskan hasil kesepakatan para pihak.

(4) Tugas Penilai Ahli dalam hal kejadian penyelesaian sengketa konstruksi adalah sebagai Mediator atau Konsiliator.

(5) Tugas Penilai Ahli sebagai Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a.      memfasilitasi para pihak dalam rangka penyelesaian sengketa;

b.      menengahi setiap perbedaan pendapat dalam berargumentasi;

c.      memberikan interpretasi kontraktual secara berkeahlian atas dokumen Kontrak Kerja Konstruksi; dan

d.      memberikan pendapat dan/atau telaahan atas permasalahan penyelesaian sengketa untuk tercapainya kesepakatan;

(6) Tugas Penilai Ahli sebagai Konsiliator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a.      memfasilitasi para pihak dalam rangka penyelesaian sengketa;

b.      menengahi setiap perbedaan pendapat dalam berargumentasi;

c.      memberikan interpretasi kontraktual secara berkeahlian atas dokumen Kontrak Kerja Konstruksi;

d.      memberikan pendapat dan/atau telaahan atas permasalahan penyelesaian sengketa untuk tercapainya kesepakatan;

e.      memberikan usulan penyelesaian untuk tercapainya kesepakatan; dan

f.       merumuskan hasil kesepakatan para pihak.

(7) Tugas Penilai Ahli dalam proses arbitrase dan proses peradilan adalah memberikan keterangan ahli selaku saksi ahli.

3.7.        Menurut Peraturan lainnya (seperti FIDIC dll)

FIDIC

(FIDIC, Federation International des Ingenieurs-Conseils atau International Federation of Consulting Engineers. yang berkedudukan di Lausanne, Swiss, dan didirikan dalam tahun 1913 oleh negara-negara Perancis, Belgia dan Swiss. Dalam perkembangannya, FIDIC merupakan perkumpulan dari assosiasi-assosiasi nasional para konsultan (Consulting engineers) seluruh dunia. Didukung oleh ilmu pengetahuan dan pengalaman professional yang sedemikian luas dari anggota-anggotanya, FIDIC telah menerbitkan berbagai bentuk standar dari dokumen dan persyaratan kontrak, conditions of contract, untuk proyek-proyek pekerjaan sipil (civil engineering construction) sejak 1957 yang secara terus menerus direvisi dan diperbaiki sesuai perkembangan industri konstruksi)

Berdasarkan Persyaratan Kontrak untuk Pelaksanaan Konstruksi, Multilateral Development Bank (MDB) Harmonised Edition Maret-2006, pada Klausul No.20 : KLAIM, SENGKETA DAN ARBITRASE diatur bahwa bilamana terjadi sengketa konstruksi maka penyelesaiannya melibatkan Sebuah Dewan Sengketa yang anggotanya (berjumlah ganjil) ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa.

Dewan Sengketa dalam menyelesaikan sebuah sengketa akan mengupayakan cara-cara damai atau musyawarah. Namun bila cara damai/musyawarah tidak tercapai, maka dapat ditempuh penyelesaian melalui forum Arbitrase. Dapat dipilih arbitrase nasional atau arbitrase internasional.

4.                       KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa konstruksi di bidang investasi infrastruktur yang terjadi antara para pihak yang melakukan kesepakatan/perjanjian/kontrak kerjasama dapat diselesaikan melalui dua pilihan jalur penyelesaian yaitu melalui jalur pengadilan atau jalur non pengadilan. Untuk penyelesaian melalui jalur pengadilan diselenggarakan dengan mengikuti tata cara peradilan pada umumnya, sedangkan penyelesaian melalui jalur non pengadilan mencakup penyelesaian melalui cara musyawarah, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitraseatau melibatkan penilaian ahli. Dalam halmenggunakan cara melalui arbitrase dapat dipilih lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak.

Read More

Review Penulisan Jurnal

Teknik Penulisan dan Presentasi adalah sebuah mata kuliah yang bertujuan untuk menciptakan mahasiswa yang mampu menulis karya ilmiah. mampu menulis artikel ilmiah, mampu menulis laporan praktikum, dan mampu menulis tugas akhir tentunya. Selain itu mata kuliah ini juga mengharapkan mahasiswa mampu tampil untuk mempresentasikan dan menjelaskan tulisannya.

Ada 3 tahap utama dalam penulisan karya ilmiah itu sendiri, yaitu perencanaan, pelaksaan, dan penulisan. Tahap perencaan terbagi menjadi 8 tahap yaitu Penentuan Judul, Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Penentuan Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Sistematika Penulisan, dan Jadwal Rencana Kegiatan.

Pada jurnal pertama yang berjudul "Hubungan Antara Variasi Tarif Tol dengan Pendapatan dan Tingkat Pelayanan". Latar belakang jurnal tersebut adalah penetapan besarnya tarif tol harus memenuhi asas keuntungan atau manfaat bagi pengguna dengan adanya fasilitas yang lebih baik. Penentuan judul sesuai dengan latar belakang jurnal tersebut. Perumusan masalahnya ada dalam latar belakang. Penentuan batasan masalah ada pada abstraknya. Tujuan dan manfaat nya pun terjawab dalam abstraknya. Metode pengumpulan datanya adalah primier dan sekunder, karena langsung penulis jurnal melakukan percobaan. Sistematika penulisan sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadwal rencana kegiatan tidak tercantum.

Pada jurnal kedua yang berjudul "Variabilitas Spasial Hujan Harian di Jawa Timur". Latar belakang jurnal tersebut adalah memaparkan variabilitas spasial hujan harian di Jawa Timur. Judul jurnal sesuai dengan isi jurnal itu sendiri. Perumusan masalah tercantum dalam pendahuluan. Penentuan batasan masalah, ada pada pendahuluan nya. Tujuan dan manfaat ada pada abstraknya. Pengumpulan data adalah primier, karena penulis jurnal melakukan percobaan sendiri. Sistematika penulisan dalam jurnal ini adalah, abstrak, pendahuluan, metoda penelitian, hasil & pembahasan, dan daftar pustaka. Jadwal kegiatan rencana tidak tercantum.

Pada jurnal ketiga yang berjudul " Pengembangan Model Prediksi KecelakaanLalu Lintas pada Jalan Tol Purbaleunyi ". Latar belakang jurnal tersebut adalah menghubungkan frekuensi kecelakaan yang terjadi pada suatu entitas jalan dengan arus lalu lintas dan berbagai faktor lingkungan jalan yang berkontribusi pada terjadinya kecelakaan. Perumusan masalah tercantum dalam pendahuluan. Penentuan batasan masalah, ada pada pendahuluan nya. Tujuan dan manfaat ada pada abstraknya. Pengumpulan data adalah primier, karena penulis jurnal melakukan percobaan sendiri. Sistematika penulisan dalam jurnal ini adalah, abstrak, pendahuluan, metoda penelitian, kesimpulan, dan daftar pustaka. Jadwal kegiatan rencana tidak tercantum.

sumber :
https://multisite.itb.ac.id/ftsl/wp-content/uploads/sites/8/2013/05/7.-Rudy-Hermawan-dkk-Vol.20-No.1.pdf
https://multisite.itb.ac.id/ftsl/wp-content/uploads/sites/8/2013/05/4.-Indarto-Vol.20-No.2.pdf
https://multisite.itb.ac.id/ftsl/wp-content/uploads/sites/8/2011/04/8.-Lucky-dkk-Vol.19-No.3ok1.pdf

Read More

MANFAAT MEMPELAJARI ILMU BUDAYA DASAR

Manfaat Mempelajari Ilmu Budaya Dasar

Mata kuliah Ilmu Budaya Dasar adalah salah satu mata kuliah yang membicarakan tentang nilai-nilai, tentang kebudayaan, tentang berbagai macam masalah yang dihadapi manusia dalam hidupnya sehari-hari. Bagi orang awam mungkin saat mendengar ilmu budaya dasar mungkin beranggapan adalah ilmu yang mempelajari dasar dari sebuah budaya.

Dengan mempelajari ilmu budaya dasar ini, kita dapat mengenal apa itu cinta kasih, kita dapat mengetahui lebih dalam unsur cinta menurut Dr. Sarlito W. Sarwono. Banyak sekali pelajaran yang di dapat dalam mata kuliah “Ilmu Budaya Dasar” ini. Salah satunya tadi yaitu cinta kasih. Kita juga dapat mempelajari tentang pandangan hidup, di dalam kehidupan setiap manusia pasti memiliki pandangan hidup. Dalam mata kuliah ini juga diajarkan apa itu tanggung jawab, banyak sekali tanggung jawab, tanggung jawab terhadap negara, keluarga, diri sendiri dan masyarakat. Ada juga materi yang membahas tentang keindahan,  yang berasal dari kata “indah” yang berarti baik, bagus, cantik, elok dan sebagainya. Dalam mata kuliah ini banyak sekali bahasan yang sangat berguna bagi kita untuk menjalani hidup.

Ilmu budaya dasar (IBD) memberikan atau menambahkan sebuah pengalaman baru dalam menulis sebuah karangan yang baik dan berguna. Demikian pendapat saya mengenai ilmu budaya dasar yang sudah saya pelajari dalam satu semester ini.  Semoga bermanfaat bagi kalian semua. 

Read More

MANUSIA, HARAPAN DAN TANGGUNG JAWAB

Harapan dan Tanggung Jawab

Setiap manusia punya harapan, jika manusia tidak mempunyai harapan berarti manusia tersebut mati dalam hidup. Harapan berasal dari kata harap yang berarti keinginan supaya sesuatu terjadi, sehingga harapan sesuatu yang diinginkan dapat terjadi. Berhasil atau tidaknya suatu harapan tergantung dengan usaha yang kita lakukan, semakin besar usaha yang kita lakukan maka semakin besar juga kemungkinan harapan tersebut tercapai. Sebagai contoh, Budi berharap mendapat peringkat satu dikelasnya, walaupun dia berharap seperti itu tapi tanpa usaha, hal tersebut sangat kecil bisa tercapai atau terjadi, jika budi melalukan usaha yang maksimal seperti belajar dengan giat, maka akan semakin besar pula harapan itu tercapai.

Tanggung jawab menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Tanggung jawab sudah bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pati dibebani tanggung jawab. Terdapat beberapa jenis tanggung jawab yaitu :

Tanggung jawab terhadap diri sendiri

Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Sebegai contoh, saya sebagai mahasiswa harus datang ke kampus besok pukul 08.00. Sebagai pribadi yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri kita harus memperkirakan berapa lama perjalanan agar dapat mengira-ngira besok pagi berangkat jam berapa agar tidak telat sampai kampus.

      

      Tanggung jawab terhadap masyarakat 

Manusia pada hakekatnya tidak dapat hidup sendiri, karena manusia adalah makhluk sosial dengan demikian manusia disini merupakan anggota masyarakat yang tentunya mempunyai tanggung jawab seperti anggota masyarakat lainnya agar dapat melangsungkan hidupnya dalam masyarakat tersebut. Sebagai contoh, dalam suatu lingkungan masyarakat diadakan gotong royong seminggu sekali untuk kepentingan bersama seperti jalan, jembatan, MCK, dan lainnya. Tetapi ada suatu warga yang selalu tidak ikut gotong royong tersebut, tapi dia selalu memakai fasilitas kepentingan bersama tersebut setiap hari, berarti dia tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap masyarakat.

Tanggung jawab terhadap keluarga

Keluarga merupakan masyarakat kecil. Tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab terhadap keluarganya. Tanggung jawab ini menyangkut nama baik keluarga. Sebagai contoh seorang perempuan dikaruniai dua orang anak, setelah suaminya meninggal dunia dia bekerja sebagai kuli bangunan, walaupun dari segi moral itu pekerja yang sangat kasar bagi perempuan, tetapi dari segi tanggung jawab dia termasuk orang yang dipuji, karena demi rasa tanggung jawabnya terhadap keluarga dia rela melakukan pekerjaan yang sangat kasar itu. 

Read More

MANUSIA DAN PANDANGAN HIDUP

Manusia dan Pandangan Hidup

Setiap manusia yang hidup didunia ini pasti mempunyai pandangan hidup masing-masing yang berbeda-beda setiap orangnya. Apa itu pandangan hidup? Pandangan hidup adalah pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan dan juga petunjuk hidup didunia ini. Pandangan hidup digunakan untuk menentukan/menuntun manusia kepada kehidupan yang dia inginkan/idamkan. Pandangan hidup memiliki klasifikasi masing-masing berupa ideologi, agama, dan renungan.

Pandangan hidup sesorang pasti berbeda. Pada saat ini saya sebagai mahasiswa memiliki pandangan hidup “ Bertanggung jawab dengan kuliah sehingga dapat lulus tepat waktu “. Dibawah ini merupakan langkah-langkah berpandangan hidup yang baik.

                  Mengenal

Kita harus mengenal apa itu pandangan hidup untuk mencapai pandangan hidup kita. Mengenal disini berarti mengenal dari berbagai macam aspek. Pandangan hidup itu ada sejak manusia ada, dan bahkan sebelum manusia itu turun kedunia. Kita sebagai mahluk yang bernegara dan beragama pasti mempunyai pandangan hidup.

                Mengerti

Mengerti, yang dimaksudkan mengerti pada pandangan hidup apabila dalam berkuliah sebagai mahasiswa kita harus mengerti apa itu kuliah dan apa saja yang dilakukan dalam perkuliahan. Sama seperti pada agama islam kita harus mengerti apa itu AL-QURAN sehingga memiliki konsep pengertian tentang pandangan hidup dalam agama islam.

         Menghayati

Dengan menghayati pandangan hidup kita memperoleh gambaran yang tepat dan benar mengenai kebenaran pandangan hidup itu sendiri. Menghayati disini diibaratkan menghayati nilai-nilai yang terkandung didalamnya, yaitu dengan memperluas dan memperdalam pengetahuan mengenai pandangan hidup itu sendiri. Yang perlu diingat dalah langkah mengerti dan menghayati pandangan hidup itu, yaitu harus ada sikap penerimaan terhadap pandangan hidup itu sendiri.

                Meyakini

Meyakini, yaitu yakin akan pandangan hidup yang kita miliki. Dengan adanya keyakinan dalam diri kita terhadap pandangan hidup kita sendiri, kita akan memiliki arah untuk menuntun kita kepada kehidupan yang kita inginkan/idamkan.

        Mengabdi

Pengabdian merupakan suatu hal yang penting dalam menghayati dan meyakini sesuatu yang telah dibenarkan dan ditertima baik oleh dirinya lebih-lebih oleh orang lain. Dengan mengabdi maka kita akan merasakan manfaatnya.

        Mengamankan

Proses mengamankan ini merupakan langkah terakhir. Langkah Terakhir ini merupakan langkah tererat dan benar-benar membutuhkan iman yang teguh dan kebenaran dalam menanggulangi segala sesuatu demi tegaknya pandangan hidup itu.

  

Read More